Kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf. a dan b, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan. Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara.
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DIKABUPATEN BEKASI. 3. • TANAH DESA adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. (Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa) • TANAH KAS DESA adalah Suatu tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola
Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib 3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Pasal 7 ayat 3 huruf (a) sampai dengan (c) [a]. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL. [b]. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa. [c]. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan saya melalui video tentang tugas sekdes berikut ini.contoh perdes penyertaan modal ke bumdes by chairul_miftah. Perdes Rkp Desa 2020. 2. Perdes Rkp Desa 2020 PERDES ASET DESA CICANGKANGGIRANG.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. dalam huruf a, hufur b dan huruf c perlu menetapkan. Keputusan Bupati/Walikoya tentang Penetapan Lokasi. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Pasa 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945;LPPD Kepala Desa (Akhir Tahun Anggaran 2021) mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Dalam penyusunannya Kepala Desa akan dibantu oleh Tim Penyusun agar proses administrasi penyusunan dan pelaporan, baik itu LPPD maupun LKPPD berjalan lancar sesuai dengan format laporan kepala desa sebagaimana dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan TA. 2023. Agenda dan Kegiatan. October 18, 2023.
Permendagri No 18 Tahun 2018 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang memuat pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Berikut ini tabel yang berisi gambaran singkat mengenai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD:
PERATURAN DESA REJUNO. NOMOR 21 TAHUN 2020. TENTANG. PEMANFAATAN ASET DESA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA DESA REJUNO, Menimbang. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11, ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa,maka perlu menetapkan pengelolaan aset desa;
Pemerintah Kabupaten trenggalek yang menangani bidang. pertanian dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen dari harga. dasar setiap tahunnya; (4) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melalui Panitia Sewa, melainkan dengan mekanisme : a. permohonan Instansi kepada Pemerintah Desa disertai. dokumen perencanaan;
Selasa, 21 Desember 2021. Bertempat di ruang rapat Kantor Desa Apuan, Perbekel Desa Apuan I Wayan Sunarta, Ketua BPD Desa Apuan I Dewa Gede Agung Semarabawa, SH.MH Besertaa Anggota, Sekretaris Desa Apuan I Wayan Miarta, Kepala Kewilayahan seDesa Apuan, Pendamping Desa Ni Made Juliartini, Puskesmas Pembantu Desa Apuan Ni Ketut Puspawati Amd.Keb, Kelihan Banjar Adat Se Desa Apuan dari Apuan Kaja (1) Tanah Desa di Desa Panggungharjo seluruhnya seluas 633.588 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) meter persegi; (2) Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk : a. Tanah Kas Desa seluas 212.077 (dua ratus dua belas ribu tujuh pulu tujuh tujuh) meter persegi; b.
.
